NasDem Tak Diundang Pertemuan Partai Politik Koalisi Pemerintah

JAKARTA, Lingkar.news – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa, pertemuan ketua umum partai politik (ketum parpol) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membahas keberlanjutan program pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Kita berbicara tentang kesinambungan kebijakan, di mana itu hal yang wajar (ketika) seorang pemimpin berbicara tentang bagaimana kepemimpinan masa depan,” kata Hasto kepada wartawan di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Selasa, 9 Mei 2023.

Hasto juga menegaskan bahwa, pembicaraan antara ketua umum partai politik dengan Presiden Jokowi di Istana Negara tidak membahas soal politik praktis.

“Kan kita tidak berbicara tentang tokoh-tokoh (bakal capres-cawapres), kita tidak berbicara tentang politik praktis,” ucapnya.

Terkait dengan tidak diundangnya Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Hasto menegaskan bahwa itu berhubungan dengan rekam jejak sosok Anies Baswedan, sosok bakal calon presiden usungan NasDem.

“Dan kemudian mengapa dari Bapak Surya Paloh tidak diundang, sangat jelas penjelasan dari Bapak Presiden Jokowi, karena memang dari rekam jejak yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan, itu kan juga menunjukkan hal-hal yang sifatnya berbeda,” kata Hasto.

Meskipun demikian, kata Hasto, Presiden Jokowi tentu saja akan mendengar segala masukan, termasuk kritik yang disampaikan.

“Sebagai tokoh yang terus mendengarkan kritik, mendengarkan masukan, dan kepemimpinannya merangkul, Bapak Jokowi mendengarkan seluruh aspek-aspek, masukan, kritik, dan sebagainya,” tutur Hasto.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, jabatan presiden merupakan jabatan publik sekaligus jabatan politik, sehingga apabila Presiden Jokowi ikut bicara soal politik terkait Pilpres 2024, maka itu adalah suatu keniscayaan.

“Jabatan presiden itu jabatan politik dan jabatan publik. Jika bicara soal politik atau ikut ke dalam proses politik, (maka itu) adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, sebagai keniscayaan atau take it for granted,” kata Viva Yoga dalam keterangan yang diterima di Jakarta, pada Selasa, 9 Mei 2023.

Dia menilai, sikap dan tindakan Jokowi terkait Pilpres 2024 pun masih dalam koridor yuridis dan etis. Selain itu, lanjutnya, tidak ada pelanggaran hukum dan undang-undang jika Jokowi sering bertemu, berdiskusi, atau bertukar pikiran dengan pimpinan partai koalisi pemerintah.

Bahkan, menurut juru bicara Partai Amanat Nasional (PAN) itu, hal tersebut harus dilakukan agar pemerintahan berjalan baik dan kuat untuk mewujudkan pemerintahan bersih dan baik.

“Kalau diundang oleh partai koalisi pemerintah, lalu berdiskusi soal masa depan bangsa, mendengarkan aspirasi, masak enggak boleh sih?” ucapnya.

Jokowi pun juga telah memberikan ruang yang luas dan bebas kepada siapa pun untuk maju serta tidak melarang siapa pun ikut berkontestasi pada Pilpres 2024, katanya.

“Tetapi, sering kali Pak Jokowi menjadi korban dari playing victim yang membangun narasi bahwa pemerintah melakukan penjegalan, pembegalan terhadap figur dan partai politik tertentu,” imbuhnya.

Oleh karena itu, dia mempertanyakan di mana letak kesalahan apabila Jokowi memiliki preferensi dalam posisinya sebagai individu, selama tidak melakukan penyimpangan kekuasaan dengan menggunakan fasilitas negara dan kekuasaan.

“Memang apa masalahnya jika Presiden Jokowi condong ke figur yang menurutnya dapat melanjutkan pembangunan dan melakukan perubahan buat bangsa dan negara? Kan hal itu dijamin oleh undang-undang selama presiden tidak melakukan abuse of power,” jelasnya.

Dari sisi etika politik, kata Viva, sikap Jokowi juga tidak ada yang dilanggar jika dia mesti menjalin komunikasi dengan siapa saja, baik itu para ketua umum partai politik hingga gubernur.

“Dengan Pak Prabowo, Pak Airlangga, hubungannya dekat, apalagi dengan Bang Zulkifli Hasan karena mereka membantu di kabinet. Dengan para gubernur juga dekat, apalagi dengan Ganjar Pranowo karena pemerintahan provinsi adalah perpanjangan tangan pemerintahan pusat yang memiliki fungsi desentralisasi dan dekonsentrasi dari kebijakan pemerintah pusat,” kata Viva.

Dia pun mengingatkan bahwa Presiden Jokowi memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar pemilu sebagai jalan demokrasi yang konstitusional membawa kemajuan dan kebaikan bagi bangsa dan negara.

“Presiden Jokowi tidak boleh netral di Pemilu 2024. Harus juga aktif memonitor agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan luber, jurdil, berkualitas dan berintegritas, aman dan damai,” tegasnya.

Sebelumnya, pada Kamis, 4 Mei 2023, Presiden Jokowi menekankan bahwa dirinya adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik, sehingga wajar apabila ia berbicara berkaitan dengan situasi politik.

“Dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa; dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi, biasa kalau saya berbicara politik, ya boleh dong,” kata Jokowi di Mal Sarinah, Jakarta Pusat, pada Kamis, 4 Mei 2023.

Jokowi menambahkan bahwa selama ini dia juga banyak berbicara berkaitan dengan pelayanan publik. Menurut dia, kedua hal itu menjadi tugas seorang presiden, tetapi dia akan berhenti ikut campur ketika sudah ada penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Presiden Joko Widodo bertemu dengan enam ketua umum parpol di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 2 Mei 2023. Ketua umum partai politik yang diundang adalah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. (Lingkar Network | Koran Lingkar)