Pj Bupati Jepara Minta Bantuan Stimulan untuk Petani Dikawal Maksimal
JEPARA, Lingkar.news – Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang telah memperhatikan dan memberi bantuan stimulan kepada petani di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah yang mengalami gagal panen.
Pj Bupati Jepara meminta agar bantuan stimulan untuk petani itu benar-benar dikawal dengan inspektorat dan APH (Aparat Penegak Hukum), sehingga tidak ada potongan apapun dan harus diterima masyarakat apa adanya.
“Saya harapkan tidak ada potongan apapun. Saya meminta bantuan ini dikawal betul-betul dengan Inspektorat dan APH, dan itu harus diterima bersih apa adanya dari Bapak Presiden Jokowi ke masyarakat,” kata Pj Bupati Jepara, pada Selasa, 23 Januari 2024.
Pj Bupati Jepara menyebut, sawah yang mengalami gagal panen seluas 1.723 hektare. Gagal panen tersebut akibat banjir. Pada bantuan stimulan yang diberikan oleh Presiden ini, setiap hektare sawah yang mengalami gagal panen akan menerima bantuan sebesar Rp 8 juta.
Dari 84 gabungan kelompok petani (Gapoktan) yang mengalami gagal panen, 35 Gapoktan sudah menerima bantuan pada Selasa, 23 Januari 2024. Sisanya, akan menerima bantuan pada Selasa, 30 Januari 2024 di Kabupaten Kudus.
“Total keseluruhannya Rp 13,7 miliar. Hari ini (Selasa, 23 Januari 2024) sudah ada 35 Gapoktan yang dapat, sisanya minggu depan (Selasa, 30 Januari 2024) di Kudus,” ujarnya.
Diketahui, dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Kabupaten Grobogan, Presiden menyerahkan bantuan stimulan untuk 84 gabungan kelompok petani (Gapoktan) Jepara yang mengalami gagal panen.
Bantuan stimulan itu diserahkan secara simbolis oleh Presiden Jokowi kepada Pj Bupati Jepara di Gor Bung Karno Simpang Lima Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.
Presiden Jokowi dalam kesempatan itu menjelaskan, kondisi gagal panen tidak hanya dialami oleh negara Indonesia saja akan tetapi juga dialami negara-negara lain.
“Dulu ada 22 negara ketika berasnya dibeli langsung diberikan. Namun saat ini mereka menghentikan ekspor beras,” tutur Presiden Jokowi.
Presiden menjelaskan, cuaca ekstrem yang terjadi termasuk banjir dan kekeringan yang melanda lahan pertanian menyebabkan stok pangan di negara lain juga berkurang sehingga tidak menjual beras ke negara lain.
Dari data laporan Kementerian Pertanian (Kementan), kata Presiden, sepanjang tahun 2023 sebanyak 26.995 hektare dari 35.500 hektare lahan petani di Indonesia mengalami gagal panen.
Ia berharap, nantinya bila petani dapat menanam dan panen raya maka tidak perlu lagi impor beras.
“Karena juga mereka semua (negara lain), juga sedang ngerem semuanya. Nggak jual berasnya lagi. Dari 280 juta penduduk Indonesia semua butuh makan, makanya peran petani sangat penting bagi negara ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat uang langsung diterima petani untuk kembali tanam,” tuturnya.
Menurutnya, menjaga keseimbangan pasokan beras cukup sulit namun tugas pemerintah harus mampu menyelesaikan persoalan serta mencari solusi.
“Harga gabah saat ini cukup tinggi mencapai Rp7.800 per kilogram dari sebelumnya Rp4.200 hingga Rp4.300 per kilogram. Tapi kalau naik petani diam saja,” kata Presiden Jokowi diselingi canda. (Lingkar Network | Tomi Budianto – Koran Lingkar)
