Kapolri Bicara Soal Estafet Kepemimpinan, Analis Nilai Tak Ganggu Netralitas
JAKARTA, Lingkar.news – Ungkapan “estafet kepemimpinan” yang disampaikan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menuai polemik di publik. Sebagian pihak memaknai “estafet kepemimpinan” sebagai keberpihakan Kapolri terhadap salah satu pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres).
Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro, menanggapi bahwa ungkapan Kapolri Listyo Sigit tersebut masih dalam koridor netralitas.
“Konteksnya adalah Kapolri menyampaikan hal tersebut pada momentum perayaan dan ibadah Natal 2023. Itu tidak bisa dimaknai sebagai instruksi. Karo Penmas Polri juga sudah mengklarifikasi hal itu,” kata pria yang akrab dipanggil Simon.
Simon yang juga Rektor Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal itu menjelaskan, tidak semua ungkapan Kapolri selalu dalam koridor pelaksanaan tugas. Tetapi, ada konteks yang harus dibaca secara utuh.
“Dalam konteks kegiatan perayaan dan ibadah Natal 2023, saya kira sebagai warga negara sah-sah saja Kapolri mengungkapkan harapannya terhadap keberlanjutan negeri ini. Tidak ada arahan atau pernyataan spesifik yang menunjukkan dukungan ke salah satu calon,” terangnya.
Jelang pelaksanaan Pemilu 2024, menurut Simon, apapun ungkapan Kapolri maupun pejabat lain sangat terbuka untuk ditafsirkan sejumlahlah sebagai bentuk dukung-mendukung.
“Secara politik wajar saja ada upaya mengambil keuntungan dengan cara penggiringan opini terhadap sejumlah aktor yang berpengaruh, apalagi ini Kapolri,” imbuhnya.
Simon menuturkan bahwa ungkapan estafet kepemimpinan tersebut sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap netralitas Polri.
“Sejak awal, Polri itu sudah menegaskan komitmennya. Konsisten hingga sekarang. Instruksi Kapolri kepada seluruh jajaran Polri se-Indonesia sudah jelas. Polri telah menjalankan tugas sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” ucapnya.
Namun demikian, Simon mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh sejumlah pandangan-pandangan yang menafsirkan pernyataan Kapolri tersebut dengan cara yang utuh.
“Kita harus waspada terhadap ancaman dan gangguan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Sejauh ini, tahapan pemilu telah berjalan dengan baik, jangan sampai isu-isu yang muncul mengganggu fokus Polri untuk mensukseskan Pemilu 2024”, ungkapnya.
Di tengah masifnya penggunaan media sosial sekarang ini, penyebaran disinformasi, berita hoaks dan agitasi yang mengarah pada polarisasi masyarakat pada Pemilu 2024 berpeluang sangat besar.
“Mari kita tetap menjaga persatuan untuk Pemilu 2024 damai guna menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkas Simon. (Lingkar Network | Lingkar.news)
